EDUCATION
ESQNews.id, BANDUNG - Kota Bandung bersiap memperkuat penanganan kesehatan mental pelajar dengan menghadirkan intervensi psikologis langsung di sekolah-sekolah.Langkah ini dinilai mendesak menyusul hasil skrining Cek Kesehatan Jiwa (CKG) yang menunjukkan hampir separuh peserta didik terindikasi mengalami masalah kesehatan mental.Berdasarkan data skrining CKG yang dilaksanakan pada Agustus hingga Oktober 2025, dari total 148.239 peserta didik yang mengikuti pemeriksaan, sebanyak 71.433 siswa atau 48,19 persen terindikasi memiliki masalah kesehatan jiwa. Temuan paling menonjol terjadi pada jenjang SMP/MTs sederajat dengan angka mencapai 49,09 persen.Pada jenjang SMP/MTs, hasil skrining mencatat 30,55 persen siswa menunjukkan masalah kesehatan jiwa, 76,46 persen mengalami gejala ansietas ringan, 7,89 persen terindikasi ansietas berat, 15,23 persen mengalami depresi ringan, serta 7,42 persen terindikasi depresi berat.Sementara itu, pada jenjang SD/MI sederajat, dari 80.724 peserta, sebanyak 43.390 siswa atau 53,75 persen terindikasi mengalami masalah kesehatan jiwa, dengan dominasi gejala ansietas ringan dan depresi ringan. Pada jenjang SMA/MA sederajat, tercatat 25,79 persen siswa terindikasi mengalami masalah serupa, sedangkan di SLB angkanya mencapai 48,51 persen.Anggota Majelis Psikolog Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Jawa Barat sekaligus dosen psikologi Universitas Islam Bandung (Unisba), M Ilmi Hatta menilai kondisi tersebut sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan profesional yang lebih serius.“Di sekolah memang sudah ada guru BK, tapi kewenangannya terbatas. Untuk kasus-kasus tertentu yang cukup berat tidak bisa hanya ditangani guru BK. Harus ada psikolog yang turun langsung memberikan intervensi dan terapi kepada anak-anak yang bermasalah,” kata Ilmi saat dikonfirmasi, Jumat 6 Februari 2026.Menurut Ilmi, kehadiran psikolog di sekolah tidak hanya untuk menangani siswa secara langsung, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas guru Bimbingan Konseling (BK) melalui pelatihan khusus.“Guru BK nanti akan mendapat training. Jadi ketika menghadapi anak dengan masalah emosional atau perilaku, mereka sudah tahu harus berbuat apa, kapan perlu merujuk ke psikolog, dan bagaimana mendampingi siswa secara tepat,” jelasnya.Program ini sejalan dengan komitmen Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang mendorong kehadiran psikolog di lingkungan sekolah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan psikologis siswa. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan nyaman di sekolah sekaligus mendukung konsentrasi belajar peserta didik.Tak hanya menyasar sekolah, intervensi kesehatan mental juga akan melibatkan orang tua. Ilmi menegaskan, banyak persoalan kesehatan mental anak berakar dari pola asuh dan lingkungan keluarga, sehingga psikoedukasi bagi orang tua menjadi bagian penting dari strategi penanganan.“Nanti akan ada kolaborasi antara Himpsi dengan Dinas Pendidikan untuk intervensi di sekolah. Sementara untuk kewilayahan, bisa berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan agar psikolog turun memberikan psikoedukasi kepada para orang tua tentang cara mendidik dan mendampingi anak yang baik dan benar,” ujarnya.Kolaborasi lintas sektor tersebut rencananya diwujudkan melalui pelatihan guru BK, program training of trainers (ToT), pendampingan psikolog di sekolah, hingga kegiatan psikoedukasi bagi orang tua di tingkat kewilayahan. Pemerintah berharap pendekatan ini dapat menekan angka gangguan kesehatan mental pelajar secara bertahap.“Ini tidak bisa dikerjakan satu pihak saja. Harus ada kerja sama antara sekolah, psikolog, pemerintah, dan orang tua. Intervensinya menyasar anak, tapi juga lingkaran di sekitarnya,” tutup Ilmi. (infobandungkota)
