ESQNews.id, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai memberangkatkan peserta program Mudik Gratis di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada 17 Maret 2026.
“Dinas Perhubungan telah mempersiapkan mudik yang difasilitasi oleh Pemerintah DKI Jakarta, akan dimulai diadakan pada tanggal 17 Maret di Monas,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan jumlah pemudik kali ini mengalami kenaikan. Awalnya, diprakirakan jumlah pemudik hanya sampai 26.000 orang.
Akan tetapi, jumlah pemudik dari program tersebut mencapai 30.774 orang. Untuk itu, Pemprov DKI memberikan penambahan bus untuk memfasilitasi antusiasme warga.
“Sekarang 709 bus, dari 670 yang sebelumnya dipersiapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta,” ujar Pramono.
Kendati demikian, dia menegaskan masyarakat yang diberangkatkan hanya yang sudah terverifikasi.
Untuk itu, dia berharap tidak ada masyarakat yang belum terverifikasi ikut datang saat hari H keberangkatan mudik.
“Jadi, kalau Jakarta, semuanya harus terverifikasi. Kita hanya memberangkatkan yang sudah terverifikasi. Jadi, nggak ada yang mendadak-mendadak,” jelas Pramono.
Senada dengan Pramono, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebutkan masyarakat yang sudah lolos verifikasi program Mudik Gratis akan diberangkatkan.
“Yang sudah terverifikasi itu yang akan diberangkatkan. Jadi, tidak ada lagi pengumuman karena keseluruhannya sudah didata dan sudah terverifikasi,” tutur Syafrin.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memberlakukan proses verifikasi ulang tiket mudik gratis pada saat hari keberangkatan untuk memastikan peserta terdaftar yang berangkat dan tiket tidak dipindahtangankan.
Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Emanuel Kristanto menegaskan tiket mudik gratis tidak boleh dipindahtangankan atau dijual kepada orang lain.
Melalui Program Mudik Gratis, Pemprov DKI Jakarta menyediakan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman, sekaligus memecah kepadatan lalu lintas selama masa arus Lebaran.
“Kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memastikan pihak-pihak yang layak menerima program,” terang Emanuel.
Sementara itu, untuk memastikan keamanan pemudik, Dinas Perhubungan DKI Jakarta bekerja sama dengan polisi, TNI, pemangku kebijakan atau pihak yang terkait langsung dan tidak langsung dengan keamanan. (Jktinfo)
