Senin, H / 06 Oktober 2025

DPR Menilai Kebanyakan Honorer tak Miliki Kompetensi

Kamis 26 Jul 2018 16:05 WIB

Singgih Wiryono

Anggota Komisi II DPR-RI, Komarudin Watabun (berkopiah)

Foto: Facebook

"Hanya modal karena tugas sudah lama, dan hanya mengikuti seleksi secara administrasi, kan jadi dilema juga. Kalau tak diangkat ya kasihan juga kan," ujar Komarudin Watabun.


ESQNews.id, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR-RI, Komarudin Watabun menilai salah satu masalah pengangkatan Honorer adalah banyak yang tidak memiliki kompetensi. Honorer kebanyakan di rekrut tanpa kompetisi yang jelas ketika nantinya diangkat menjadi ASN, keterampilan menjadi tidak dibutuhkan. 


"Hanya modal karena tugas sudah lama, dan hanya mengikuti seleksi secara administrasi, kan jadi dilema juga. Kalau tak diangkat ya kasihan juga kan," paparnya.


Oleh karena itu, politisi asal Papua itu minta kepada Presiden Jokowi, yang memiliki sisa jabatan setahun untuk diselesaikan. Minimal, kata dia, fokus kepada tenaga pendidikan dan medis.


Apa pun alasannya imbuh dia, masalah K2 harus diselesaikan. "Ini hak hidup warga negara. Ini amanat konstitusi untuk hak hidup warga negara. Mereka sudah mengabdi kepada negara. Jadi jangan digantung-gantung hak mereka itu," tandasnya.


"Jangan digantung-gantung hak mereka, selesaikan jangan di wariskan ke pemimpin berikutnya," desaknya.


Kasus ini kata dia, sejatinya adalah penyakit yang diwarisian dari rezim ke rezim. Yang akhirnya, jadi menumpuk.


"10 tahun sudah masalah honorer tak selesai, bahkan dari zaman SBY dan diwariskan ke Jokowi. Saya berharap, mudah-mudahan Jokowi bisa menyelesaikannya. Jangan diwariskan lagi," kata dia.


Komarudin juga mengatakan, pihak Komisi II DPR juga mendorong pemerintah, agar menggunakan hak inisiatif, guna mengubah UU ASN.


"Supaya ada ruang penyelesaian masalah warisan ini. Dalam pengajuan hak inisiatif DPR, pemerintah belum mengajukan DIM. Pemerintah harus menugaskan Kementeriat terkait guna melakukan tugas ini. Jadi sekali lagi, negara wajib selesaikan ini. Jangan sampai diwariskan ke pemerintahan berikutnya," pungkasnya.


Dapatkan Update Berita

BERITA LAINNYA