ESQNews.id, MAJALENGKA — Kondisi kritis abrasi Sungai Nunuk di Kabupaten Majalengka memicu reaksi dari parlemen daerah. Komisi III DPRD Kabupaten Majalengka mendesak pemerintah segera melakukan penanganan darurat sebelum infrastruktur vital lumpuh dan permukiman warga terseret arus.
Dilansir dari Radar Bangsa, Ketua Komisi III DPRD Majalengka, H. Iing Misbahudin, menegaskan bahwa situasi di Desa Nunuk sudah masuk fase “zona bahaya”.
Berdasarkan tinjauan lapangan, abrasi tidak hanya melahap lahan pertanian, tetapi juga mulai menggerogoti fondasi jembatan strategis dan mengancam rumah warga.
“Ini bukan lagi potensi bencana, tapi ancaman nyata. Jika hujan deras mengguyur, rumah warga bisa hanyut kapan saja,” tegas Iing, Senin (4/1/2026).
Iing mengkritik pola kerja pemerintah yang dinilai terlalu kaku pada prosedur administratif di tengah situasi genting.
Ia menekankan poin-poin utama untuk langkah percepatan:
– Gunakan Dana BTT: Pemerintah daerah diminta mengoptimalkan mekanisme Belanja Tak Terduga (BTT) untuk penanganan cepat tanpa terganjal alasan klasik anggaran.
– Langkah Teknis Segera: Mendesak Dinas PUTR dan BBWS segera memasang bronjong atau geobag di titik paling kritis.
– Aksi Proaktif: Meminta Pemda segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk normalisasi sungai dan pembangunan tanggul permanen.
Selain keselamatan jiwa, akses mobilitas ekonomi menjadi perhatian utama. Jembatan yang terancam abrasi merupakan urat nadi distribusi hasil tani warga.
Putusnya akses ini dikhawatirkan akan mematikan denyut ekonomi lokal.
“Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jangan tunggu jembatan putus atau ada korban jiwa baru bertindak,” pungkas Iing. [infomjlk]
