Oleh: Muhamad Solihin
Pakar & Praktisi Penyelenggaraan Haji
ESQNews.id, JAKARTA - Belakangan ini muncul kegelisahan di tengah masyarakat terkait informasi bahwa jemaah Haji Khusus dari suatu Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) berjumlah kurang dari 45 orang sehingga harus dilakukan penggabungan dengan PIHK lain.
Sebagian jemaah menafsirkan kondisi ini sebagai kegagalan keberangkatan atau indikasi masalah pada penyelenggara yang mereka pilih.
Kekhawatiran tersebut dapat dipahami, namun perlu diluruskan secara proporsional. Penggabungan jemaah Haji Khusus bukanlah kegagalan, bukan sanksi, dan bukan pula kesalahan jemaah.
Penggabungan merupakan desain sistem yang secara sadar disiapkan oleh negara untuk melindungi jemaah dan menjaga mutu penyelenggaraan ibadah haji.
Melalui Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 31 Tahun 2025, negara menetapkan bahwa PIHK wajib memberangkatkan paling sedikit 45 jemaah Haji Khusus.
Apabila jumlah jemaah berada di bawah ketentuan tersebut, PIHK diwajibkan melakukan penggabungan dengan PIHK lain.
Ketentuan ini tidak dilandasi kepentingan bisnis, melainkan kebutuhan operasional minimal dalam penyelenggaraan haji, mulai dari proporsi petugas dan pembimbing ibadah, efektivitas tenda Arafah dan Mina, pengelolaan transportasi, hingga efisiensi biaya tanpa menurunkan kualitas layanan.
Data empiris di lapangan justru memperkuat rasionalitas kebijakan ini. Berdasarkan data riil jemaah PIHK anggota Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), lebih dari 60 persen PIHK secara regulasi memang berada di bawah ambang 45 jemaah.
Dengan kata lain, penggabungan bukanlah kasus khusus atau anomali, melainkan realitas mayoritas penyelenggara yang sejak awal telah diantisipasi oleh negara melalui desain kebijakan.
Dari sisi perlindungan jemaah, regulasi juga menegaskan bahwa penggabungan hanya dapat dilakukan atas persetujuan jemaah yang dibuktikan secara tertulis, dilakukan setelah masa pelunasan biaya haji khusus berakhir, serta dituangkan dalam berita acara resmi dan dilaporkan melalui sistem pengawasan pemerintah.
Apabila jemaah tidak menyetujui penggabungan, tersedia opsi daftar tunggu pada tahun berikutnya. Dengan demikian, hak jemaah tetap dijaga dan dilindungi secara hukum.
Hubungan antara jumlah jemaah dan kapasitas pelayanan juga perlu dipahami secara objektif. Sebagai ilustrasi, jemaah Haji Khusus ESQ pada musim haji mendatang berjumlah 766 orang.
Dengan jumlah tersebut, penyelenggara memiliki keleluasaan dalam mengatur perjalanan, menyusun beberapa pilihan program ibadah, serta memberikan pelayanan lebih maksimal, terutama di tenda Arafah dan Mina, hotel transit, serta pembinaan dan materi ibadah.
Ilustrasi ini tidak dimaksudkan sebagai perbandingan antarpenyelenggara, melainkan untuk menunjukkan bahwa jumlah jemaah berkaitan langsung dengan kapasitas pelayanan.
Pada akhirnya, penggabungan jemaah Haji Khusus harus dipahami sebagai instrumen tata kelola negara untuk memastikan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan bermartabat.
Dalam konteks ini, yang perlu diperkuat bukanlah kecemasan publik, melainkan literasi regulasi. Dalam penyelenggaraan haji, ukuran keberhasilan bukan terletak pada besar kecilnya penyelenggara, tetapi pada kepatuhan terhadap aturan dan kesungguhan dalam melayani tamu-tamu Allah.
