ESQNews.id, MAJALENGKA - Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Majalengka tidak hanya berfokus pada asupan gizi siswa, tetapi secara ambisius diarahkan menjadi mesin penggerak roda ekonomi lokal.
Dalam kebijakan terbarunya, Pemerintah Kabupaten Majalengka mewajibkan semua unit dapur MBG memprioritaskan pasokan bahan baku langsung dari petani, peternak, dan pengusaha setempat.
Bupati Majalengka, Eman Suherman, menegaskan bahwa SPPG harus mengutamakan hasil produksi masyarakat. Mulai dari beras yang dipasok oleh penggilingan lokal, sayuran hasil tani setempat, hingga tahu, tempe, telur, dan daging segar yang didapat dari peternak Majalengka.
“Kalau saja di semua wilayah sudah tersedia SPPG dan setiap SPPG menyediakan MBG untuk 4.000 porsi, maka akan banyak masyarakat yang terdongkrak ekonominya,” ujar Eman, seraya menambahkan bahwa kebijakan ini bertujuan membangkitkan kembali penggilingan padi yang sempat mati suri.
Bupati mengingatkan agar program strategis ini tidak hanya menguntungkan segelintir pemilik modal besar. Pengecualian untuk produk pabrikan hanya diberikan pada susu UHT, mengingat Majalengka belum memiliki industri pengolahan susu sejenis.
Saat ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka, Rd Umar Ma’ruf, melaporkan bahwa telah ada 116 dapur MBG, dengan 45 di antaranya ditetapkan sebagai SPPG. Namun, baru 29 dapur SPPG yang telah beroperasi secara penuh.
Menanggapi kekhawatiran publik tentang kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di daerah lain, Dinas Pendidikan telah mengambil langkah proaktif.
Setiap sekolah diinstruksikan membentuk Satuan Tugas (Satgas) penerima MBG. Satgas ini bertugas memastikan makanan datang tepat waktu, disimpan sesuai prosedur, serta bebas dari kontaminasi atau kondisi basi.
“Kami tak menghendaki muncul kasus keracunan di Majalengka,” tegas Umar [infomjlk.com].
Selain pengawasan distribusi, standar ketat diterapkan dalam penyediaan MBG, mulai dari pemilihan bahan baku sehat, pengolahan higienis, hingga penyajian yang sesuai standar operasional Gizi Nasional (BGN).
Ahli gizi di setiap SPPG juga diwajibkan berkoordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan dan puskesmas setempat untuk memastikan kualitas menu, penanganan alergi, dan penyesuaian khusus bagi siswa dengan kebutuhan diet tertentu.
Melalui penguatan sistem ganda ini, Pemkab Majalengka berharap Dapur MBG dapat berfungsi optimal sebagai sarana pemenuhan gizi sekaligus motor penggerak ekonomi riil bagi masyarakat lokal.
