ESQNews.id, JAKARTA - Jelang sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap kasus HAM Rohingya, Komite Nasional Solidaritas Rohingya (KNSR) membuat beberapa tuntutan. Sekjen KNSR, Ibnu Khajar mengatakan, pihaknya akan mendukung penuh Pemerintah Indonesia sebagai anggota tidak tetap anggota keamanan PBB untuk memainkan perannya pada sidang umum majelis PBB tanggal 10 Desember 2018 mendatang.
"Kami dukung untuk mengeluarkan resolusi terkait pelanggaran HAM berat bagi pemerintah Myanmar," ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis (29/11).
Ibnu Khajar menjelaskan, Point Utama tuntutan tersebut terbagi menjadi lima poin. pertama Dunia harus sepakat, adili 6 Jenderal pelaku tiga kejahatan HAM Kelas Berat (detailing merujuk dokumen terkait, bhn presskon)
Kedua, Indonesia konsisten ikut menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Konsisten bersuara atas kedzaliman thd Rohingya. Ketiga, Indonesia pelopor HAM, tak sudi menjadi mendiamkan Petinggi Negara yang berlumur darah. Adili para jenderal Myanmar di Pengadilan HAM PBB.
Keempat, rapat tersebut harus meninjau ulang semua kerjasama antarbangsa selama kejahatan kemanusiaan masih tak dihukum sepantasnya.
"Kelima, Indonesia Diam, tanda setuju. Mendesak Pemerintah Berdaulat RI bersikap atas nama bangsa beradab," jelas Khajar.
Selain itu, Khajar menjelaskan KNSR akan melakukan aksi untuk menyelesaikan persoalan HAM Rohingya. Aksi ini akan meminta Dubes Myanmar pulang ke negaranya selama urusan Rohingya belum tuntas dan meminta Pemerintah Indonesia memutus hubungan kerjasama diplomatik dengan myanmar sebagai amanat konstitusi, selama kasus Rohingya belum selesai
Selain itu aksi yang akan dilaksanakan pada Jumat, 30 November besok akan meneriakan dukungan dikeluarkannya Resolusi PBB yg menyatakan telah terjadi pelanggaran HAM berat oleh pemerintah dan militer myanmar atas Rohingya .
"Ayo dukung kemerdekaan hak-hak warga Rohingya dalam aksi #BERSAMABELAROHINGYA," ujar dia.
