ESQNews.id, Pattani, THAILAND - Pada awalnya, Pattani merupakan sebuah kerajaan Melayu Islam yang berdaulat, mempunyai kesultanan dan perlembagaan yang tersendiri. Patani adalah sebagian dari 'Tanah Melayu'. Namun pada pertengahan abad ke-19 Patani telah menjadi korban penaklukan Kerajaan Siam.
Pada tahun 1826, penaklukan Siam terhadap Patani mendapat pengakuan Britania Raya. Dalam usahanya untuk mengokohkan kedudukannya di Pattani, pada tahun 1902 Kerajaan Siam melaksanakan undang-Undang Thesaphiban.
Dengan itu, sistem pemerintahan kesultanan Melayu telah dihapuskan. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Bangkok pada tahun 1909, Pattani telah diakui oleh Britania sebagai bagian dari jajahan Siam walaupun tanpa mempertimbangkan keinginan penduduk asli Melayu Patani.
Kini Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad melakukan lawatan resmi ke Thailand pada Rabu untuk bertemu dengan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha.Kunjungan ke Thailand ini adalah yang pertama kalinya dilakukan Mahathir setelah dilantik kembali menjadi Perdana Menteri pada 2018.
Dalam kunjungan ini, Mahathir dan Prayut dijadwalkan melakukan pertemuan tertutup untuk membahas perkembangan terkini perundingan damai di selatan Thailand. Malaysia adalah negara fasilitator yang telah ditunjuk oleh Thailand.
Duta Besar Malaysia untuk Thailand Jojie Samuel mengatakan negaranya adalah fasilitator yang tulus dalam proses negosiasi damai di selatan Thailand. Malaysia berharap perdamaian dan kemakmuran di kawasan itu akan memiliki dampak positif terhadap Malaysia, lansir kantor berita Bernama.
Malaysia telah membantu negosiasi antara pemerintah Thailand dan delegasi Majelis Syura Patani atau Mata Patani, yang mewakili berbagai kelompok di Thailand selatan.
--Zona aman di selatan
Selain itu, kunjungan Mahathir diharapkan memberikan dampak positif bagi proses perundingan yang saat ini mengalami jalan buntu, terutama soal pelaksanaan zona aman (SZ) di wilayah tersebut.
Media Thailand mengharapkan fasilitator proses perdamaian yang baru, Abdul Rahim Noor, dapat menghidupkan kembali proses perdamaian. Jojie mengatakan proses perdamaian Thailand selatan adalah masalah yang rumit untuk diselesaikan karena melibatkan banyak pemangku kepentingan.
Menurut Jojie, perdamaian di Thailand selatan akan memberi kepercayaan diri bagi para investor untuk mengembangkan bisnisnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan perdagangan secara keseluruhan antara Thailand dan Malaysia.
Pada 2013, Thailand pertama kalinya menandatangani perundingan damai bersama Barisan Revolusi Nasional (BRN) Melayu Patani, salah gerakan pembebasan kemerdekaan Patani, yang diwakili Hasan Thoiyib. Perundingan pada waktu itu ditengahi pemerintah Najib Abdul Razak Malaysia.
Namun, perundingan antara BRN dan Pemerintah Thailand berhenti pada 2014 karena kekacauan kudeta militer yang dipimpin Prayuth Chan-Ocha terhadap pemerintahan Yingluck Shinawatra. Prayut Chan-ocha kembali memperbarui proses perundingan yang hampir melahirkan zona aman antara kedua pihak.
Namun Malaysia mengalami perubahan politik saat koalisi Pakatan Harapan mengalahkan pemerintahan berkuasa yang dipimpin Najib Razak. Sejak saat itu, perundingan damai di selatan Thailand berhenti.
